Penguatan Tata Kelola TI

Penguatan Tata Kelola TI

Dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di instansi pemerintah dialami berbagai hambatan. Salah satu hambatan/tantangan yang mengemuka adalah aspek tata kelola (management dan governance). Masalah-masalah lain seperti infrastruktur pendukung dan teknologi juga terkait dengan tata kelola karena didalam tata kelola terdapat aspek perencanaan, manajemen proyek, kebijakan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi. Kelemahan dalam kemampuan penatakelolaan yang baik menyebabkan penyelanggaraan sistem elektronik menjadi tidak maksimal dalam arti sesuai sasaran, efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan aspek tata kelola menjadi sangat strategis. Adapun tata kelola memerlukan kompetensi terutama pada tingkat menejemen yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan TI.

Penguatan menejemen tata kelola TI dimaksudkan sebagai program dimana semua kebutuhan, pengetahuan, keterampilan, dan aspek kompetensi lain dipersiapkan untuk melakukan tata kelola penyelenggaran TI yang baik. Program menejemen tata kelola TI berwujud gabungan dari rangkaian kegiatan yang berupa peningkatan kesadaran, pelatihan, lokakarya, sertifikasi, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kompetensi manejemen tata kelola TI.

Pelatihan Penguatan Tata Kelola TI serta Ujian Sertifikasi Assesor Manajemen Tata Kelola TI dimaksudkan untuk menambah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam implementasi manajemen dan tata kelola TI sehingga dapat mendukung penyelenggaraan sistem elektronik menjadi lebih efektif dan efisien, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Asesor yang telah lulus ujian sertifikasi diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terkait implementasi e-Government di setiap kabupaten/kota di lingkup wilayahnya.

Kegiatan ini sejalan dengan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Koordinasi Unit Kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Semoga kerjasama dan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Provinsi se-Indonesia dapat mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya Serta Layanan publik yang berkualitas.

Kualifikasi calon peserta:
1. Memiliki pengetahuan umum mengenai sektor yang dinilai (manajemen tata kelola TIK di pemerintah daerah)
2. Memiliki pengetahuan mengenai manajemen tata kelola TIK yang didapat dari pendidikan formal, pendidikan tambahan, pengelaman kerja, e-learning yang disediakan program ini atau sumber lain.
3. Memiliki keterampilan dalam:
a. Komunikasi lisan dan tulis (wawancara, presentasi, pelaporan, diskusi)
b. Melakukan analisa kekuatan dan kelemahan terkait manajemen TIK

Calon peserta berasal dari dinas komunikasi dan informatika, dan inspektorat di masing-masing provinsi se-Indonesia.

Dimensi Kelembagaan

Organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.

Kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya (SDM) untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.